BUKA PENDAFTARAN BREVET PAJAK A-B-C ANGKATAN XIX - XX periode pelatihan : Januari - April 2015

Berikut jadwal pendaftaran program pelatihan perpajakan brevet A-B-C President Tax Center: PENDAFTARAN DAFTAR ULANG PERTEMUAN PERTAMA Angkatan XIX(Weekend) s/d 20 Nopember'14 s/d 20 Desember '14 17 Januari 2015 Angkatan XX(Weekday) s/d 20 Nopember'14 s/d 20 Desember '14 26 Januari 2015 Jadwal dapat berubah dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Adapun untuk REGISTRASI silahkan KLIK dan mengisi form REGISTRASI pada pojok kanan atas website ini, sedangkan untuk registrasi ulang silahkan mengikuti panduan REGISTRASI ULANG pada pojok kanan atas kedua.(mt)

selengkapnya...

Tue, 10 Jun 2014 @12:00

PPH FINAL UKM, PKP PPN, PEMBUKUAN DALAM BATASAN 4,8 MILYAR

PPh Final UKM sebesar 1% x Peredaran Bruto untuk tiap bulannya, diberlakukan mulai sejak tanggal 1 Juli 2013 melalui PP No. 46 Tahun 2013. Wajib Pajak yang disasar adalah WP Badan maupun WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha kecuali pekerjaan bebas; 3. Batasan pengusaha kecil, yang didalamnya mengatur WP yang wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) atau kewajiban memungut PPN ditetapkan sebesar Rp 4,8 Milyar dalam 1 (satu) Tahun buku mulai berlaku 1 Januari 2014 melalui Peraturan Menteri Keuangan RI No. 197/PMK.03/2013;

selengkapnya...

Fri, 14 Mar 2014 @15:54

SUDAH BAYAR PPH FINAL 1%, MASIHKAH PENGHASILAN SAYA JUGA DIPOTONG PPH OLEH PIHAK LAIN (TIDAK FINAL)?

Apabila pada kenyataannya pengguna jasa tersebut memotong PPh Pasal 21, maka dapat dikatakan bahwa atas obyek penghasilan yang sama dikenakan pajak 2 (dua) kali (double taxation) dengan sifat pengenaan yang berbeda (PPh final 1% disetor sendiri dan PPh Pasal 21 tidak final dipotong oleh pengguna jasa). Maka hal tersebut akan sangat merugikan Wajib Pajak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas melalui mekanisme pemberian Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pemotongan/Pemungutan. Dengan SKB tersebut, maka pengguna jasa tidak akan melakukan pemotongan/pemungutan PPh. Aturan mengenai SKB tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 32/PJ/2013 tanggal 25 september 2013 tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima

selengkapnya...

Thu, 28 Nov 2013 @17:11

DAMPAK PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH TAHUN PAJAK 2013 SEHUBUNGAN DENGAN DIBERLAKUKANNYA PPH FINAL 1%

Dengan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki Peredaran tertentu atau dikenal dengan nama PPh Final 1% UKM yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2013, terdapat beberapa poin penting yang perlu digarisbawahi : 1. Pengenaan PPh Final tersebut diperuntukkan untuk WP Orang Pribadi atau Badan tidak termasuk Bentuk Usaha tetap yang memiliki peredaran bruto dalam satu tahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (Empat milyar delapan ratus juta rupiah); 2. Peredaran bruto adalah penghasilan yang diterima/diperoleh WP dari kegiatan usaha (industry, dagang, jasa) tidak termasuk pekerjaan bebas sebagaimana disebutkan dalam PP ini;

selengkapnya...

Fri, 11 Oct 2013 @17:18

PENGENAAN PPH ATAS INDEPENDENT PERSONAL SERVICE DI INDONESIA

Dalam perpajakan internasional, tenaga kerja sebagaimana diatas disebut sebagai “Independent Personal Services” atau pekerjaan bebas, yang berarti pemberian jasa profesi (keahlian tertentu) yang dilakukan oleh individu (orang). Dalam pelaksanaannya, pemberian jasa oleh orang asing (WNA) tersebut dapat dilakukan di Indonesia dan/atau di luar Indonesia. Dan yang pasti terkait pemberian jasa tersebut, akan menjadi beban/biaya dalam laporan laba rugi perusahaan di Indonesia. Lalu apakah pembayaran (fee) yang diberikan kepada orang asing tersebut terutang Pajak Penghasilan di Indonesia? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan menjelaskan konsep Pajak Penghasilan atas independent personal service sebagai berikut : A. UU PPh (UU Domestik) menggunakan Asas Sumber Asas sumber menegaskan bahwa negara dimana sumber penghasilan tersebut diperoleh, negara tersebut berhak/dapat memajaki. Representasi asas tersebut dapat dilihat dalam UU No. 7 Tahun 1983 Stdd UU N

selengkapnya...

Thu, 10 Oct 2013 @16:09

PENGENAAN PPH FINAL 1% UKM & SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)

Berdasarkan hal tersebut, maka kredit pajak (PPh Pasal 21 bersifat tidak final) menjadi sia-sia atau merugikan reonald wajib pajak, mengingat : 1. Kredit pajak PPh Pasal 21,22, 23 yang bersifat tidak final dapat dijadikan pengurang atas pajak penghasilan yang terutang dari penghitungan penghasilan yang tidak final (Pasal 28 UU PPh) atau konsep “penghasilan tidak final vs kredit pajak tidak final”;

selengkapnya...

Tue, 8 Oct 2013 @16:52

PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN DALAM SEBUAH KELUARGA

Sebuah keluarga yang bahagia pasti diinginkan semua orang hidup di muka bumi ini. Namun seorang filosof besar Benyamin Franklin mengatakan bahwa perlu disadari bahwa yang tidak bisa dihindari dalam hidup ini adalah pajak dan kematian (Nothing is certain but tax and dead). Pajak adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan/dibayarkan kepada Negara apabila telah memenuhi ketentuan yang diyaratkan dalam perundang-undangan perpajakan. Dan pajak tersebut adalah iuran yang dapat dipaksakan menurut UU dan tidak ada inteprestasi langsung kepada pembayarnya.

selengkapnya...

Tue, 8 Oct 2013 @11:23

TESTIMONI ALUMNI BREVET PAJAK A-B-C TERPADU PRESIDENT TAX CENTER

President Tax Center juga mengadakan program pelatihan Brevet Pajak A-B-C Terpadu, yang sekarang sedang membuka pendaftaran untuk angkatan ke XIII (kelas perdana 21 September 2013) dan angkatan XIV(kelas perdana 4 Nopember 2013).

selengkapnya...

Fri, 13 Sep 2013 @21:51

WORKSHOP Up-DATE e-SPT PPN 1111 patch 1.5 14 September 2013

Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

selengkapnya...

Mon, 26 Aug 2013 @11:42

Penandatanganan Mou dan Lomba Debat di Presiden University

Saat ini telah terbentuk 101 Tax Center di seluruh Indonesia baik di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta. Di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II sendiri telah terbentuk 5 (lima) Tax Center yang salah satunya adalah President University MoU Tax Center antara Kanwil DJP Jawa Barat II dengan President University pertama kali ditandatangani pada tanggal 24 Mei 2011 dan telah berakhir pada tanggal 24 Mei 2013 yang lalu. Mengingat keberadaan Tax Center President University sangat penting dalam pengembangan pendidikan perpajakan, kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang MoU Tax Center dengan harapan kerja sama tersebut akan lebih baik lagi dan dapat ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Kegiatan penandatangan perpanjangan MoU Tax Center President University diselenggarakan pada Rabu, 3 Juli 2013 di Aula Kampus President University.

selengkapnya...

Thu, 18 Jul 2013 @08:26

YOUR TAX & MANAGEMENT SOLUTION
image

President Tax & Management Center

0815 8545 6678


Jl. Ki Hajar Dewantara, Jababeka Education Park, Kota Jababeka, Cikarang Utara
KATAGORI
KOMENTAR TERBARU
Copyright © 2014 President Tax & Management Center · All Rights Reserved